Header Ads

Pengelolaan Air Minum Buat Kota Kecil dan Pedesaan Sebelum Terdapatnya PDAM


Ketergantungan manusia pada air makin besar searah dengan menambahnya masyarakat. Predikat bumi jadi “Planet Air” dengan 70% permukaan bumi tertutup air bertentangan dengan kondisi Bumi yang hadapi kelangkaan air yang disebabkan oleh beberapa orang yang mengeksploitasi air terlalu berlebih dan tidak bertangung jawab. Untungnya Indonesia mempunyai Instansi spesial pembagian air. Apa anda familiar dengan arti PDAM? PDAM adalah tubuh usaha bentukan pemerintah yang membuat pendistribusian air ke perumahan-perumahan lebih gampang, membuat suplai air bersih tiap rumah jadi terjamin. Ditambah lagi beberapa keringanan yang lain seperti cek tagihan serta langkah pembayarannya, anda dapat bayar dengan off line atau bayar tagihan air PDAM online yang dapat dilakukan dimanapun.

Pada artikel ini akan dijabarkan dikit tentang pengendalian air minum untuk kota kecil serta pedesaan sebelum terbentuknya PDAM. Silahkan baca serta mudah-mudahan penjelasan ini bisa meningkatkan info serta wacana anda tentang Instansi pemerintah yang beroperasi di sektor pembagian air minum ini. 

Pembangunan prasarana serta fasilitas air minum di kota kecil (dengan jumlahnya masyarakat kurang dari 50.000 jiwa) dikerjakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Jadi pengelolanya dibuat Tubuh Pengelola Air Minum (BPAM) yang bersama dengan pemda ditingkatkan jadi Perusahaan Wilayah Air Minum (PDAM). Sedang pembangunan prasarana serta fasilitas air minum di perdesaan dikerjakan oleh Direktorat Jendral Pemberantasan Penyakit Menyebar serta Penyehatan Lingkungan (PPM-PL), Departemen Kesehatan dibantu oleh Direktorat Jendral Pembangunan Warga Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Skema rencana, penerapan, serta pengendalian dipastikan oleh pemerintah pusat lewat departemen tehnis yang mengatasi. 

Pada masa ini pertolongan kerja sama serta pinjaman luar negeri lewat instansi keuangan bilateral serta multilateral bertambah selalu. Meskipun dalam rasio kecil, LSM mulai berpartisipasi dalam penyediaan prasarana serta fasilitas air minum di perdesaan serta kota-kota kecil dengan pertolongan dana dari beberapa donor nirlaba. Bersamaan dengan bertambahnya gugatan otonomi, untuk menggerakkan kemampuan pemda dalam mengurus pembangunan prasarana dan fasilitas air minum karena itu dibuat proses hibah pemerintah pusat pada pemda. Meskipun tingkat lingkup service pada warga bertambah dengan relevan, tetapi kapasitas pemakaian prasarana dan fasilitas yang sudah dibuat nyatanya kurang menyenangkan, banyak prasarana dan fasilitas yang tidak bisa dioperasikan sebab tidak dijaga dengan benar. 

Pelita IV adalah titik awal dimulainya keterlibatan warga dan terlibatnya LSM pada tingkat wilayah dan nasional dalam penerapan proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh instansi keuangan internasional. Ide kepemilikan warga serta pendekatan yang didasarkan pada keperluan (Permintaan Responsif Approach) mulai di terima dengan luas, meskipun realisasinya masih dikerjakan dengan hanya terbatas. Project pembangunan prasarana serta fasilitas sosial (PKT, P3DT, dan lain-lain), termasuk juga di dalamnya prasarana serta fasilitas air minum serta penyehatan lingkungan, di terima jadi pendekatan pembangunan pilihan dengan hasil yang cukup beragam. 

Pada pendekatan ini dikerjakan terobosan baru dalam pendistribusian budget pemerintah dengan memberikan peluang pada warga untuk ikut serta dengan cara langsung dalam pembangunan prasarana serta fasilitas. Pemda bertindak jadi fasilitator serta pembina tehnis. Akan tetapi, lingkup service nyatanya tidak sesuai yang diperkirakan. Masalah lama tetap berulang-ulang dalam prasarana serta fasilitas air minum yakni kurang maksimalnya pemakaian prasarana serta fasilitas air minum yang sudah dibuat sebab ketakmampuan warga untuk menjalankan dan memeliharanya. 

No comments

Powered by Blogger.
IBX58B48398C06B1